Yazid Mar'i (Kedungademmu.id)

Oleh: Yazid Mar'i; Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro

Kedungademmu.id—Reformasi sebagai perubahan tata sosial budaya, politik, dan ketatanegaraan yang terjadi dan berlangsung hampir di seluruh negeri dari atas hingga ke bawah tahun 1998 telah banyak menghasilkan sisi positif dalam ketatanegaraan Indonesia, dari otoriter kepada sistem demokrasi yang terbuka dan egaliter, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. 

Namun tak bisa dimungkiri, juga telah meninggalkan sejarah gelap berupa penebangan hutan besar-besaran tanpa terkendali, hingga hutan gundul menjadi pemandangan mulai dari wilayah Bojonegoro bagian selatan yang terbentang dari Kecamatan Gondang, Temayang, Sugihwaras, Bubulan, Dander, Sekar, Ngambon, Ngasem, Margomulyo, Ngraho, Tambakrejo. Juga sisi utara wilayah Bojonegoro; Kasiman, Kedewan, dan Malo. 

Dampak dari ketamakan dan kerakusan manusia terhadap alam ini adalah banjir bandang yang tak terelakkan yang melanda wilayah selatan Bojonegoro. Wilayah Gondang, Sekar, Bubulan, dan Dander, telah kurang lebih enam kali dalam kurun musim penghujan tahun ini. Kerugian materi pun tak terhitung jumlah dan bentuknya, mulai robohnya rumah, jembatan, ternak warga yang hanyut terbawa derasnya arus hingga nyawa manusia seperti yang terjadi di Kecamatan Sekar dan Margomulyo. 

Secara umum aturan bagi penebangan yang berlaku secara umum, bahwa setiap penebangan satu pohon wajib adanya pengganti lima belas pohon dengan fungsi pohon yang sama. 

Aturan ini tentu juga berlaku terhadap Perhutani sebagai institusi negara, termasuk di Bojonegoro. Namun demikian tampaknya aturan ini belum diberlakukan secara maksimal, hingga hutan gundul tetap menjadi pemandangan kasat mata di wilayah selatan Bojonegoro dan tentu banjir tetap menjadi momok yang terus menghantui masyarakat sekitar hutan hingga berdampak luas ke wilayah hilir. 

Lalu seberapa besar tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jawabnya adalah bagaimana momok yang tiap waktu menghantui warga akan berangsur berkurang dan hilang dari Bojonegoro. 

Salah satu kuncinya adalah mengembalikan kembali hutan dengan segala fungsinya dengan berkolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, Perhutani sebagai institusi negara, petani hutan, LMDH, dan lainnya. 

Tanaman sejenis pohon keras yang bernilai ekonomi seperti kelengkeng, duren, alpokat, nangka, dan sejenisnya yang dapat memberikan peluang ekonomi menggantikan tanaman jagung, sekaligus meminimalisir penebangan kayu jati oleh warga. 

Bojonegoro dengan APBD terbesar di Jawa Timur rangking ke-3 sangat memungkinkan semua bisa dilakukan. Semua tergantung niat baik pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Atau paling tidak dapat menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor ini, syukur-syukur dapat membuka sektor pariwisata yang memiliki daya tarik orang luar Bojonegoro untuk masuk ke Bojonegoro, dan membuat geliat ekonomi meningkat. 

Kopi Bu Tiyok malam hari