Dirut Pertamina, Aloysius Mantiri saat konferensi pers (YouTube Pertamina/Kedungademmu.id)

Kedungademmu.id—Direktur Utama Pertamina, Aloysius Mantiri, akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak yang mencuat ke publik.

Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa kasus ini menjadi pukulan besar bagi Pertamina.

"Kami menyadari bahwa kasus ini telah menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik. Ini adalah ujian berat bagi Pertamina, dan kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan," ujar Aloysius dalam pernyataan resminya, Senin (3/3/2025).

Kasus dugaan korupsi ini tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sejumlah pejabat dan pihak terkait diduga terlibat dalam praktik yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan korupsi, terutama dalam sektor strategis seperti energi.

Korupsi, Pengkhianatan terhadap Amanah Rakyat

Dari perspektif Islam, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diemban oleh pemimpin dan pejabat negara. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Rasulullah saw. juga memperingatkan bahaya korupsi dalam sabdanya:

"Barang siapa yang kami angkat untuk suatu tugas dan kami berikan gaji, maka apa yang ia ambil di luar itu adalah kecurangan." (HR. Abu Dawud).

Kasus ini mengingatkan pentingnya integritas dalam mengelola sumber daya negara. Bukan hanya sekadar aspek hukum, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral dan agama.

Tuntutan Transparansi dan Reformasi Tata Kelola

Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah dan Pertamina segera melakukan perbaikan sistem guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan pengelolaan energi tetap berjalan untuk kemaslahatan rakyat.

Tentu, publik berharap ada langkah konkret dalam pembenahan tata kelola. Tidak cukup hanya dengan permintaan maaf, tetapi harus ada reformasi yang nyata.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi Pertamina dan pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepercayaan publik.

Masyarakat kini menanti langkah tegas dalam penegakan hukum dan pembenahan sistem agar energi, sebagai sumber daya strategis, benar-benar dikelola untuk kesejahteraan bangsa.