 |
| Presiden Prabowo Subianto (tengah) saat memberikan keterangan pers jelang 1 Ramadan 1446 Hijriah (YouTube Sekretariat Presiden) |
Kedungademmu.id—Bulan Ramadan selalu menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia. Selain menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah, Ramadan juga identik dengan lonjakan kebutuhan bahan pokok dan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama menjelang Idulfitri.
Dalam menghadapi tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan penurunan harga tiket pesawat, diskon tarif tol, serta pengendalian harga bahan pokok melalui operasi pasar murah.
Secara sekilas, kebijakan ini tampak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Menekan harga kebutuhan pokok tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat kecil yang sering kali menghadapi lonjakan harga saat Ramadan. Begitu juga dengan diskon transportasi yang dapat membantu para pemudik.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini hanya bersifat sementara atau benar-benar menjadi solusi berkelanjutan?
Menekan harga tiket pesawat dan tarif tol memang bisa meringankan beban pemudik, tetapi bagaimana dampaknya terhadap maskapai dan operator jalan tol?
Apakah ada insentif dari pemerintah untuk menutupi potensi kerugian? Jika tidak, kebijakan ini bisa menimbulkan efek domino, seperti kenaikan harga di sektor lain.
Selain itu, pengendalian harga bahan pokok melalui operasi pasar murah juga patut dicermati. Langkah ini memang bisa menahan kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi bagaimana dengan jangka panjang?
Jika akar permasalahan, seperti rantai distribusi yang panjang dan praktik kartel, tidak diatasi, maka harga bisa melonjak lagi setelah Ramadan.
Bulan Ramadan seharusnya tidak hanya menjadi ajang bagi pemerintah untuk menunjukkan kepedulian sesaat. Kebijakan yang diambil harus berkelanjutan, tidak hanya fokus pada momen tertentu.
Jika tidak, masyarakat hanya akan mendapatkan bantuan sementara, sementara masalah utama tetap berulang setiap tahun.
Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar gimmick politik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jika kebijakan ini bisa berlanjut dengan reformasi ekonomi yang lebih dalam, maka dampaknya akan lebih besar dan berkelanjutan.
Ramadan kali ini bisa menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo: apakah ia benar-benar bisa membawa perubahan atau hanya mengulang pola kebijakan populis yang sudah sering terjadi sebelumnya.
