Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy saat menyampaikan materi pada salah satu sesi Baitul Arqam Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kedungadem (Amizy Nova/Kedungademmu.id)

Kedungademmu.id—Acara Baitul Arqam Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kedungadem, Bojonegoro, yang diselenggarakan di Aula Perguruan Muhammadiyah Kedungadem Sabtu (22/3/2025) menghadirkan diskursus kritis tentang peran politik Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan.

Dalam salah satu sesi, Muhammad Mirdasy, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur ini menyampaikan bahwa posisi politik Muhammadiyah harus dibangun atas dasar independensi dan nilai moral.


Mirdasy mengungkapkan, "Sikap independen adalah landasan utama yang harus dimiliki. Independensi lahir dari pemikiran kritis yang tumbuh dari dalam diri, bukan sekadar netralitas yang cenderung pasif."


Ungkapan tersebut menyoroti perbedaan mendasar antara sikap independen dan netral. Menurutnya, netralitas kerap kali mengaburkan keberpihakan yang esensial dalam mempertahankan nilai keislaman.


Lebih lanjut, Mirdasy menekankan bahwa peran politik Muhammadiyah tidak terlepas dari dimensi kebangsaan. Ia menyatakan, "Peran politik Muhammadiyah merupakan politik kebangsaan yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika dan akhlak, agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan tetapi juga memajukan kesejahteraan bangsa."


Ia menggarisbawahi bahwa prinsip etika dan akhlak menjadi kompas dalam menyusun langkah strategis di tengah dinamika politik yang kian kompleks.


Dalam pemaparannya, Mirdasy juga mengaitkan pentingnya regenerasi kader yang mampu menginternalisasi prinsip-prinsip independen. Menurutnya, penguatan identitas keislaman harus sejalan dengan penanaman nilai etika dan akhlak tinggi, sehingga institusi Muhammadiyah dapat berkontribusi positif dalam pembangunan nasional.


Diskursus tersebut menghadirkan kerangka konseptual yang mendalam, mendorong para peserta untuk mengkaji ulang peran strategis organisasi keagamaan di ranah politik modern.


Acara ini tidak hanya memperkaya wawasan para hadirin, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi dan reformasi internal dalam upaya membangun masa depan bangsa yang lebih beretika dan bermartabat.