 |
| Yazid Mar'i (kedungademmu.id) |
Oleh: Yazid Mar'i; Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro
Pendidikan masih tetap menjadi barometer sebuah kabupaten/ kota, bahkan negara. Karenanya pendidikan bermutu untuk semua bagi Bojonegoro dengan APBD besar tentu mampu dan leluasa untuk berbuat banyak bagi pendidikan rakyatnya.
Semua tentu tergantung niat baik goodwill pemimpin pemerintahan di Bojonegoro (Bupati dan DPR) sebagai institusi yang berwenang melakukan regulasi terhadap kebijakan pendidikan dengan berkolaborasi semua warga masyarakat, termasuk dengan Muhammadiyah yang telah terbukti lama memiliki amal usaha pendidikan.
Jika menilik jumlah lembaga pendidikan di Bojonegoro terdapat 2.164 PAUD dengan jumlah siswa 27.266 anak dengan guru dan tenaga kependidikan 1.948, sejumlah 705 SD dengan jumlah siswa 32.255 anak, 293 MI dengan jumlah siswa 60.947 anak. 107 SMP dengan jumlah 32.203,136 MTs dengan jumlah siswa 38. 829, 66 SMA/ MA dengan jumlah siswa 8.836 anak, 32 SMK dengan jumlah siswa 4.587 anak.
Data ini menggambarkan bagaimana Pemimpin Bojonegoro dapat menempatkan skala prioritas. Semisal untuk Pendidikan Anak Usia Dini, dengan belajar dari negara-negara maju, harusnya pendidikan yang menjadi dasar bagi perkembangan anak di kemudian hari ini dapatnya mendapatkan perhatian lebih, terutama bagi pembentukan karakter bangsa. PAUD diyakini sebagai pendidikan usia emas, dimana segala potensi anak mesti harus dikembangkan. Maka perhatian bagi pendidik PAUD adalah keniscayaan adanya. Perhatian terhadap anak usia dini juga keniscayaan adanya.
Berikut juga tentang perlunya kebutuhan Pendidikan Tinggi negeri, harusnya menjadi perhatian para pemimpin Bojonegoro. Pemuda dan remaja Bojonegoro harus mendapatkan pendidikan yang optimal sesuai perkembangan zaman. Sekaligus ini memotivasi Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Bojonegoro untuk mampu berkompetisi dalam kualitas "out put" nya.
Sisi lain minimal dapat memberikan jawaban sementara orang tua akan kebingungan mencarikan biaya kost, makan, putra-putrinya, ketika harus kuliah diluar kota.
Tentu para pemimpin perlu membangkitkan kesadaran diri, bahwa investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Bojonegoro dan penguatan karakternya, yang secara profit tidak menguntungkan dirinya. Beda halnya dengan membangun sarana yang bisa dinikmati langsung baginya dan bagi rakyat.
Jika hanya profit yang ada dibenak para pemimpin Bojonegoro. Maka jangan berharap Bojonegoro mampu survival ketika minyak yang kian hari kian habis. Dan jika hanya ini yang menjadi cita-cita dan keinginan para pemimpin "profit dan profit" serta menumpuk harta dan kekayaan, serta siapapun yang membantu dengan keinginan yang sama, moga Tuhan menggagalkan keinginannya.
