Drs Sholikin Jamik SH MH Wakil Ketua PDM Bojonegoro (Istimewa/kedungademmu.id)

Oleh: Drs Sholikhin Jamik, SH MH

Kedungademmu.id—Pernikahan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam ajaran agama maupun norma sosial, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai awal tanggung jawab besar dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dilakukan dalam kondisi ideal. Fenomena pernikahan usia anak masih kerap terjadi, bahkan cenderung menjadi solusi instan atas berbagai persoalan sosial, terutama kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Di Kabupaten Bojonegoro, praktik pengajuan dispensasi nikah masih cukup tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pendidikan dan kemiskinan memengaruhi keputusan tersebut?

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni 19 tahun. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi.

Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan bahwa angka pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dari 448 kasus pada tahun 2023 menjadi 392 kasus pada 2024, dan 327 kasus pada 2025. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara mendasar.

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menikah di usia muda. Minimnya pengetahuan tentang risiko pernikahan dini, termasuk kesehatan reproduksi dan kesiapan mental, semakin memperparah keadaan.

Di sisi lain, faktor kemiskinan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah memilih menikahkan anaknya sebagai upaya mengurangi beban ekonomi. Ironisnya, keputusan tersebut justru sering kali memperpanjang rantai kemiskinan, karena pasangan muda umumnya belum memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, alasan lain yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, serta pengaruh tradisi dan budaya masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi yang tidak ringan. Dari sisi kesehatan, perempuan yang menikah di usia muda berisiko mengalami komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Dari sisi sosial, pernikahan dini rentan menimbulkan konflik rumah tangga akibat ketidakmatangan emosional.

Selain itu, keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat pasangan muda sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian.

Kesimpulan

Pendidikan, kemiskinan, dan pengajuan dispensasi nikah di Bojonegoro memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak.

Fenomena ini membentuk lingkaran sosial yang sulit diputus, di mana pernikahan dini menyebabkan putus sekolah, keterbatasan ekonomi, dan pada akhirnya melahirkan generasi yang kembali berada dalam kondisi serupa.

Penutup

Pernikahan dini bukanlah solusi atas persoalan sosial, melainkan awal dari berbagai permasalahan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Langkah konkret seperti penguatan program wajib belajar, peningkatan keterampilan kerja, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi perlu terus digalakkan. Dengan demikian, diharapkan praktik pernikahan usia anak dapat ditekan, dan kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Rekomendasi

  1. Mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun.
  2. Mengembangkan pendidikan vokasi berbasis keterampilan.
  3. Meningkatkan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini.