Peserta lokakarya Musyawarah Desa Inklusif berfoto bersama usai kegiatan yang digelar Tim Inklusi Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro di Aula DPMD Bojonegoro (Istimewa/kedungademmu.id)
Kedungademmu.id—Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Inklusi menggelar lokakarya bertajuk “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif” pada Kamis, (7/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.

Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan desa agar lebih partisipatif dan berkeadilan.

Kegiatan dihadiri oleh kepala desa, tenaga ahli pendamping desa tingkat kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, kader inklusi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta anggota BSA Disabilitas Desa Margomulyo dan Desa Panjang.

Dalam kegiatan tersebut, hadir dua narasumber dari Bappeda dan DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, yakni Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd dan Endah Setiyorini. Keduanya menyampaikan materi terkait pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maupun Musyawarah Desa Inklusif.

Perwakilan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur, Nelly Asnifati, menyampaikan bahwa lokakarya tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat praktik pembangunan desa yang lebih inklusif.

“Lokakarya hari ini sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan. Kami berharap setelah pertemuan ini muncul praktik baik di desa melalui pelaksanaan musyawarah desa inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Agus Raharjo, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan PDA Bojonegoro.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, unsur perempuan dan kelompok rentan harus mendapatkan ruang keterlibatan dalam musyawarah desa.

“Musyawarah desa inklusif ini sangat penting agar aspirasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, benar-benar terwakili dalam proses pembangunan desa,” katanya.

Dalam sesi pemaparan materi, Dr. Wiwik Retnoningsih menjelaskan strategi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbangdes. Sementara Endah Setiyorini memaparkan strategi pengarusutamaan isu perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta terkait implementasi musyawarah desa inklusif di lapangan.

Melalui kegiatan ini, PDA Bojonegoro berharap lahir komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan desa yang lebih adil, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.