lisensi

Redaksi
• WIB
Last Updated 2026-10-31T02:50:19Z
Dina ArianiGerakanPDA BojonegoroRedaksi

Karangsono Siapkan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak, Bakal Jadi yang Pertama di Kecamatan Dander

Advertisement

Pemerintah Desa Karangsono bersama PDA Bojonegoro, unsur Kecamatan Dander, BPD, DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, tokoh masyarakat, dan warga mengikuti konsultasi publik Rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Balai Desa Karangsono (Dina Ariani/kedungademmu.id)
Kedungademmu.id
—Pemerintah Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai mematangkan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Regulasi ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus menjadi percontohan bagi desa-desa lain di wilayah Kecamatan Dander.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang digelar di Balai Desa Karangsono, (30/10/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi masyarakat, serta warga setempat.


Forum konsultasi publik tersebut dihadiri Sekretaris Camat Dander Zumrotin, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dander, Kepala Desa Karangsono Sutrisno beserta perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, perwakilan DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, tokoh masyarakat, serta Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Bojonegoro.


Dander Masuk Peringkat Kedua Kasus Perkawinan Anak


Sekretaris Camat Dander, Zumrotin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, Kecamatan Dander berada pada peringkat kedua tertinggi kasus perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.


Menurutnya, inisiatif Pemerintah Desa Karangsono menyusun regulasi khusus untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak merupakan langkah yang tepat. Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.


Zumrotin juga mengingatkan bahwa penyusunan Perdes harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak. Materi regulasi perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah desa, terutama dalam merumuskan ketentuan mengenai sanksi dan denda.


Penyusunan Perdes Telah Memasuki Tahap Ketiga


Kepala Desa Karangsono, Sutrisno, menjelaskan bahwa konsultasi publik tersebut merupakan pertemuan ketiga dalam rangkaian penyusunan Perdes Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.


Sebelumnya, Pemerintah Desa Karangsono telah melaksanakan beberapa kali diskusi untuk mematangkan rancangan regulasi. Proses tersebut dilakukan agar Perdes yang dihasilkan memiliki substansi yang komprehensif dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.


Sementara itu, perwakilan PDA Bojonegoro, Dra. Siti Nurhayati, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendampingi sejumlah desa dalam penyusunan Perdes tematik. Di antaranya Perdes Inklusi di Desa Panjang serta Perdes Kelanjutusiaan dan Disabilitas di Desa Margomulyo.


Pendampingan kepada Desa Karangsono telah dimulai sejak Oktober 2024. Menurut Siti Nurhayati, inisiatif penyusunan Perdes ini berangkat dari pertemuan antara komitmen pemerintah desa untuk melakukan pembenahan dan perhatian terhadap tingginya kasus perkawinan anak di Kecamatan Dander pada pertengahan 2026.


PDA Bojonegoro kemudian memfasilitasi proses penyusunan Perdes Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak melalui beberapa tahapan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan mini lokakarya pada Agustus 2026, dilanjutkan pembentukan tim dan penyusunan draf pada September 2026, hingga konsultasi publik sebagai bagian dari proses finalisasi.


Masukan Publik untuk Penyempurnaan Rancangan Perdes


Pada sesi inti, Ketua BPD Karangsono memaparkan materi rancangan Perdes kepada peserta. Paparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.


Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


Keterlibatan berbagai unsur dalam konsultasi publik ini menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.


Kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh peserta. Melalui penyusunan Perdes ini, Desa Karangsono diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam melindungi anak, mencegah perkawinan usia anak, serta membangun lingkungan desa yang aman bagi tumbuh kembang generasi muda.


Jika ditetapkan, Perdes tersebut diharapkan menjadi salah satu praktik baik dan model pencegahan perkawinan anak di tingkat desa yang dapat direplikasi oleh wilayah lain di Kabupaten Bojonegoro.