Advertisement
 |
| Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id) |
Kedungademmu.id—Muhammadiyah memiliki pola kepemimpinan yang berbeda dengan sejumlah organisasi Islam lainnya. Salah satu kekhasan tersebut terlihat dari tidak adanya struktur Dewan Syuro dalam hierarki kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah.
Dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan, ketiadaan Dewan Syuro bukan berarti fungsi kepemimpinan spiritual dan pengelolaan organisasi tidak dijalankan. Kedua fungsi tersebut justru dipadukan dalam diri pimpinan yang mendapat amanah sebagai ketua pada setiap jenjang kepemimpinan Muhammadiyah.
Menurut Haedar, Muhammadiyah memandang seorang ketua tidak hanya berperan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas spiritual, tetapi sekaligus harus mampu menjalankan fungsi manajerial. Karena itu, kepemimpinan dalam Muhammadiyah tidak dipisahkan secara tegas antara figur yang memiliki otoritas keagamaan dan pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan organisasi.
Dalam struktur Muhammadiyah, prinsip tersebut berlaku mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah hingga Pimpinan Cabang. Seseorang yang menerima amanah sebagai ketua dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan sekaligus kemampuan mengelola organisasi.
“Kita menyatukan semuanya itu. Maka siapa pun yang di PP Muhammadiyah, PWM, dasarnya dia pemimpin, tetapi dia harus punya kemampuan manajerial,” kata Haedar.
Ia menjelaskan, seorang pemimpin dalam Muhammadiyah memang harus memiliki dasar spiritual yang kuat. Namun, bekal spiritual saja belum cukup untuk menjalankan organisasi yang memiliki struktur luas dan amal usaha yang kompleks.
Ketika seseorang memperoleh amanah kepemimpinan, pada saat yang sama ia juga dituntut memahami bagaimana organisasi dikelola. Kemampuan tersebut mencakup pengambilan keputusan, penyusunan program, pengelolaan sumber daya, koordinasi, serta kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Persyarikatan ke dalam kerja nyata.
Dengan pendekatan tersebut, fungsi leader dan manager berjalan secara terpadu. Haedar menyebut fungsi kepemimpinan tersebut sebagai perpaduan antara spiritual authority dan instrumental authority.
“Wilayah leader tidak hanya itu, maka fungsi dengan karakter bahwa leader sebagai spiritual authority dengan modal dasar spiritual authority, dan manajer dengan kemampuan instrumental authority,” tuturnya.
Kepemimpinan Muhammadiyah Menggabungkan Nilai dan Manajemen
Kepemimpinan Muhammadiyah tidak hanya diletakkan pada aspek normatif atau spiritual. Seorang pimpinan juga harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai yang diyakini Persyarikatan ke dalam kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan.
Hal ini menjadi penting mengingat Muhammadiyah berkembang sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah. Persyarikatan mengelola berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi hingga dakwah.
Karena itu, kapasitas seorang pemimpin harus berjalan beriringan dengan kemampuan manajerial. Kepemimpinan yang memiliki visi tanpa kemampuan mengelola organisasi berpotensi membuat gagasan tidak berjalan efektif. Sebaliknya, kemampuan manajerial tanpa landasan nilai juga dapat menjauhkan organisasi dari tujuan dan karakter gerakannya.
Bagi Muhammadiyah, kedua unsur tersebut perlu berada dalam satu kesatuan kepemimpinan.
Haedar juga mengungkapkan bahwa pola penyusunan program di lingkungan PP Muhammadiyah tidak lahir secara spontan atau sekadar berdasarkan pertimbangan praktis. Sejak masa awal kepemimpinan Din Syamsuddin, penyusunan format program Persyarikatan telah melibatkan pendekatan keilmuan.
Dalam proses tersebut, Muhammadiyah bahkan pernah menghadirkan Andrew E.B. Tani, penulis buku Get Real: Berdayakan Manager-Leader dalam Diri Anda, untuk memberikan perspektif mengenai kepemimpinan dan manajemen.
Namun, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak serta-merta mengambil seluruh teori yang ditawarkan. Berbagai gagasan terlebih dahulu dibahas dan didiskusikan untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan Persyarikatan.
Artinya, teori kepemimpinan dari luar tetap dapat dipelajari, tetapi penerapannya disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan pengalaman Muhammadiyah.
“Maka kebijakan desain format program PP Muhammadiyah itu memang hasil dari pekerjaan keilmuan, bukan asal merumuskan,” ujar Haedar.
Terbuka terhadap Perkembangan Ilmu
Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk teori-teori baru mengenai kepemimpinan dan manajemen.
Menurut Haedar, pengalaman lapangan dan perkembangan teori dapat ditempatkan secara berdampingan. Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem kepemimpinan yang efektif.
Sehingga, tidak adanya Dewan Syuro dalam struktur Muhammadiyah bukan berarti Persyarikatan mengabaikan fungsi pembinaan nilai, spiritualitas, dan arah gerakan. Fungsi tersebut tetap melekat dalam kepemimpinan Persyarikatan dan berjalan bersama dengan tanggung jawab manajerial.
Model ini menjadi salah satu karakter organisasi Muhammadiyah dalam mengelola kepemimpinan. Seorang ketua bukan hanya dituntut menjadi figur yang memberikan arah dan keteladanan, tetapi juga harus mampu memastikan organisasi bergerak secara efektif melalui tata kelola yang baik.
Bagi kader dan pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan, pandangan tersebut memberikan pesan bahwa amanah kepemimpinan harus dijalankan secara utuh. Integritas dan kedalaman spiritual perlu berjalan bersama kecakapan mengelola organisasi.
Dengan pola tersebut, kepemimpinan Muhammadiyah diharapkan mampu menjaga identitas dan nilai dasar Persyarikatan sekaligus menjawab tuntutan organisasi yang terus berkembang di tengah perubahan zaman.
