Advertisement
 |
| Sound Horeg (www.detik.com) |
Kedungademmu.id—Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap penggunaan sound horeg yang dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Muhammadiyah Jawa Timur mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan larangan terhadap penggunaan sound horeg, terutama karena dampak yang ditimbulkan dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sekretaris PWM Jawa Timur Biyanto mengatakan, persoalan sound horeg tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hiburan masyarakat. Menurut dia, penggunaan perangkat suara dengan intensitas tinggi tersebut telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, mulai dari gangguan ketenangan warga, kerusakan bangunan, hingga korban jiwa.
“Menimbang begitu banyak dampak negatif, maka larangan terhadap sound horeg harus ditegakkan,” ujar Biyanto sebagaimana dikutip dari detik.com pada Rabu (2/9/2026).
Menurut Biyanto, masyarakat bersama aparat penegak hukum perlu memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketegasan diperlukan agar aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat tidak terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Ia menilai keberadaan sound horeg saat ini lebih banyak menghadirkan mudarat dibandingkan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, penggunaan sound dengan kekuatan suara yang sangat besar telah dikaitkan dengan berbagai kejadian yang membahayakan keselamatan.
Biyanto menyebut persoalan tersebut semakin serius karena telah terdapat korban jiwa. Selain itu, suara dengan intensitas tinggi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Getaran dan tekanan suara yang dihasilkan perangkat sound system berukuran besar bahkan disebut dapat berdampak terhadap bangunan di sekitar lokasi penyelenggaraan.
“Keberadaan sound horeg terbukti banyak mudaratnya. Dampak negatif yang ditimbulkan juga demikian jelas, apalagi sudah mengakibatkan korban jiwa. Di samping kerusakan bangunan di area sekitar, belum lagi kebisingan suara yang terjadi,” kata Biyanto.
Aparat Diminta Tegas
PWM Jawa Timur juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan yang menggunakan sound horeg. Menurutnya, ketegasan aparat penting bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat.
Persoalan sound horeg berpotensi mempertemukan kepentingan penyedia jasa, pihak yang menyewa, dan warga yang merasa terganggu.
Apabila tidak ditangani secara tegas dan terukur, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi pertentangan antarwarga.
Karena itu, aparat dinilai memiliki peran penting dalam mencegah masyarakat mengambil tindakan sendiri.
“Supaya tidak terjadi benturan antarwarga, terutama antara penyedia jasa, penyewa, dan pihak-pihak yang merasa terganggu, aparat harus tegas menegakkan aturan,” ujarnya.
Biyanto menambahkan, penegakan aturan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Menurutnya, aktivitas usaha tetap harus berjalan dalam koridor aturan serta mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan tenang.
 |
| Biyanto, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur |
Tokoh Masyarakat Perlu Terlibat
Selain meminta pemerintah dan aparat bertindak tegas, Muhammadiyah Jawa Timur juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada warga mengenai dampak penggunaan sound horeg.
Biyanto menilai tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai unsur masyarakat memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran publik.
Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa persoalan tersebut bukan hanya mengenai selera hiburan, tetapi juga menyangkut ketertiban, keselamatan, dan hubungan sosial antarwarga.
Tokoh-tokoh informal di tengah masyarakat, kata dia, perlu ikut menyampaikan dampak buruk penggunaan sound horeg.
Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu yang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi.
“Tokoh-tokoh informal dari kalangan agamawan, ormas, dan masyarakat penting terlibat aktif menyadarkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan keberadaan sound horeg,” katanya.
Muhammadiyah Jawa Timur berpandangan bahwa kepentingan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat. Jika sebuah aktivitas hiburan justru menimbulkan kegaduhan, mengganggu ketenangan, merusak lingkungan sekitar, bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, maka aktivitas tersebut perlu dievaluasi secara serius.
Dorongan Muhammadiyah Jawa Timur tersebut sekaligus menjadi seruan agar pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan sound horeg. Regulasi dan penegakan aturan dinilai penting agar persoalan tidak terus berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Ruang publik seharusnya dapat digunakan secara bersama-sama dengan tetap menghormati hak warga lain. Hiburan masyarakat tetap dapat berlangsung, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan lingkungan sekitar.
Persoalan sound horeg telah dipandang sebagai persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta masyarakat perlu duduk bersama untuk memastikan kegiatan hiburan tidak mengorbankan keselamatan dan ketenteraman warga.
