lisensi

Redaksi
• WIB
Last Updated 2026-11-14T14:20:00Z
Amizy Nova Airul Ayunda KurniawanHaedar NashirMilad Ke-114MozaikPaluRedaksiTanwir

Haedar Nashir: Persatuan Bangsa Harus Ditopang Keadilan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Advertisement
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, sabtu (14/11/2026) (www.muhammadiyah.or.id) 

Kedungademmu.id—Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa persatuan bangsa Indonesia harus dibangun melalui tiga dimensi utama, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keberagaman masyarakat serta berbagai tantangan kebangsaan.

Pesan tersebut disampaikan Haedar dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan bertema Bersama Satukan Bangsa itu dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri jajaran pimpinan PP Muhammadiyah serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Di hadapan Presiden Prabowo, Haedar menyampaikan bahwa menjaga persatuan Indonesia membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Menurutnya, persatuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap keberagaman atau kesepakatan mengenai identitas nasional. Lebih dari itu, kebersamaan harus tercermin dalam kehidupan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta penyelenggaraan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Mengawali sambutannya, Haedar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang bersedia hadir dan membuka kegiatan Tanwir Muhammadiyah di tengah kesibukan menjalankan tugas kenegaraan.

Ia juga menjelaskan posisi Muhammadiyah dalam membangun hubungan dengan pemerintah. Menurut Haedar, hubungan tersebut merupakan hubungan kelembagaan atau institusional, bukan hubungan yang dibangun atas kedekatan personal. Prinsip yang menjadi pijakannya adalah ajaran Islam tentang pentingnya bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta menghindari kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Karena itu, Muhammadiyah akan terus mengambil peran dalam kehidupan kebangsaan, termasuk menyampaikan kritik dan melakukan langkah-langkah perbaikan apabila terdapat kebijakan atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan.

“Maka kami (Muhammadiyah) selalu tampil untuk mencegah segala bentuk kemungkaran dengan cara Muhammadiyah,” ujar Haedar.

Tiga Dimensi yang Menjadi Fondasi Persatuan
Haedar menjelaskan bahwa perjalanan Indonesia dalam menjaga persatuan bukanlah proses yang selalu berjalan mudah. Sejak masa penjajahan, bangsa Indonesia telah menghadapi berbagai upaya pemecah belah, salah satunya melalui politik devide et impera yang diterapkan pemerintah kolonial.

Tantangan tersebut tidak serta-merta berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Berbagai persoalan internal maupun pengaruh dari luar negeri tetap berpotensi mengganggu keutuhan bangsa.

Namun, Indonesia mampu bertahan sebagai negara yang utuh hingga saat ini. Bagi Haedar, kemampuan mempertahankan kebersamaan di tengah beragam perbedaan tersebut merupakan salah satu kekuatan penting bangsa Indonesia.

“Ini kekuatan Indonesia,” tegasnya.

Untuk memperkuat kekuatan tersebut, Haedar menguraikan tiga dimensi yang harus mendapatkan perhatian bersama.

Pertama, dimensi sosial-budaya. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, ras, golongan, budaya, dan pandangan politik yang beragam. Keadaan tersebut harus dikelola melalui sikap saling menghormati, toleransi, serta kesediaan untuk hidup berdampingan.

Haedar menilai kebersamaan sosial-budaya merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberlangsungan kehidupan berbangsa. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh, apalagi memunculkan konflik yang dapat merusak persaudaraan.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan sumber perpecahan.

“Tanpa kebersamaan secara sosial-budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ungkap Haedar.

Kedua, dimensi ekonomi. Menurut Haedar, persatuan nasional juga berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dapat menjadi persoalan serius apabila kekayaan dan sumber daya nasional hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.

Ketimpangan tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi, yakni keadaan ketika penguasaan sumber daya dan kekuatan ekonomi berada di tangan segelintir pihak. Situasi demikian dapat menghambat pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Haedar mengingatkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam menghendaki agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Haedar mengaitkan pentingnya pemerataan ekonomi dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merujuk pemikiran Bung Hatta yang menempatkan perekonomian nasional sebagai instrumen untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

Prinsip ekonomi yang terkandung dalam konstitusi tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan praktik individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang berorientasi pada penguasaan kekayaan secara berlebihan oleh kelompok tertentu.

Haedar juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi. Indonesia, menurut pandangan yang disampaikannya, akan tetap berada dalam posisi rentan apabila kekuatan nasional terus bergantung atau diserahkan kepada kepentingan asing.

Karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis perlu ditempatkan dalam penguasaan negara sebagaimana amanat konstitusi. Apabila pengelolaannya melibatkan pengusaha nasional yang memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Ketiga, dimensi politik. Haedar mengingatkan bahwa persatuan bangsa juga dapat terganggu apabila kehidupan politik dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu. Kemunculan oligarki politik berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan menjauhkan proses pengambilan keputusan dari kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, demokrasi Indonesia harus tetap berpedoman pada nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, serta Pancasila. Secara khusus, sila keempat Pancasila yang mengedepankan kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan politik.

“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya.

Haedar juga mengingatkan bahaya ambisi kekuasaan yang tidak terkendali. Ia mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo yang menyebut bahwa salah satu sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat maupun bangsa adalah hawa nafsu yang buruk, termasuk kerakusan dan ketamakan.

Dalam kehidupan politik, sifat tersebut dapat muncul dalam bentuk keinginan untuk menguasai kekuasaan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama.

“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegas Haedar.

Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Kebangsaan
Pada kesempatan tersebut, Haedar turut menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo, terutama dalam persoalan penegakan kedaulatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan konstitusi.

Ia menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan Muhammadiyah didasarkan pada kenyataan dan langkah konkret, bukan semata-mata untuk menyenangkan pihak tertentu.

“Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi,” kata Haedar.

Dalam sambutannya, Haedar juga memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang telah memasuki usia 114 tahun. Hingga saat ini, Persyarikatan memiliki jaringan amal usaha yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di bidang pendidikan tinggi, Muhammadiyah telah mengelola 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran. Sementara di sektor kesehatan, Muhammadiyah memiliki 130 rumah sakit dan 360 klinik.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Muhammadiyah mengelola hampir 8.000 sekolah. Adapun melalui 'Aisyiyah, jaringan pendidikan anak usia dini berkembang dengan sekitar 20.000 Taman Kanak-Kanak (TK) 'Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).

Jaringan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas kesehatan, dan memperluas pelayanan sosial.

Haedar juga menegaskan bahwa jangkauan pengabdian Muhammadiyah terus diperluas hingga ke daerah-daerah yang belum banyak tersentuh pembangunan. Beberapa di antaranya adalah kawasan masyarakat suku Bajo dan wilayah Papua.

Kehadiran Muhammadiyah di berbagai kawasan tersebut menunjukkan komitmen Persyarikatan untuk ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan sosial.

Selain memaparkan perkembangan organisasi, Haedar mengumumkan rencana pelaksanaan Muktamar ke-49 Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.

Pembukaan Muktamar direncanakan digelar di Stadion Teladan Medan. Agenda permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah tersebut diproyeksikan melibatkan lebih dari 10.000 peserta Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Sementara jumlah penggembira diperkirakan melampaui satu juta orang.

Menutup sambutannya, Haedar menyampaikan doa dan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan Allah Swt. dalam menjalankan amanah kepemimpinan nasional.

Ia berharap Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan mendapatkan keberkahan Allah Swt.

“Kami selalu membersamai Bapak, mendoakan kesehatan Bapak, dan tetap dilindungi Allah untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia Raya yang diberkahi Allah,” pungkasnya.